KONVENSI KETATANEGARAAN DALAM PRAKTIK KONSTITUSI DI INDONESIA

KONVENSI KETATANEGARAAN DALAM  PRAKTIK KONSTITUSI DI INDONESIA

KONVENSI KETATANEGARAAN DALAM

PRAKTIK KONSTITUSI DI INDONESIA

 

CONSTITUTIONAL  CONVENTION IN

PRACTICE CONSTITUTION IN INDONESIA

Dadang Suprijatna[1]

 

ABSTRAK

Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan bahkan dapat menggeser peraturan hukum tertulis. Perubahan konstitusi salah satunya dapat ditempuh melalui konvensi, karena konstitusi terbuka untuk diadakan evaluasi dan disempurnakan dari waktu ke waktu melalui mekanisme politik. Untuk mengubah dan menyempurnakan konstitusi di samping bisa dikembangkan melalui amandemen atau perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 bisa juga dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan. Konvensi oleh para ahli hukum ketatanegaraan diakui sebagai salah satu sumber hukum tata negara yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan sistem penyelenggaraan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Hampir semua negara-negara modern di dunia di samping mempunyai konstitusi (Undang-Undang Dasar yang tertulis) dalam praktik penyelenggaraan negara mengakui juga adanya konvensi. Konvensi selalu ada pada setiap sistem ketatanegaraan, terutama pada negara-negara demokrasi. Untuk Indonesia, konvensi tumbuh menurut atau sesuai dengan kebutuhan negara Indonesia. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa konvensi tidak dapat di "import" dari sistem ketatanegaraan negara lain yang mungkin berbeda asas dan karakternya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem parlementer yang telah berurat berakar dalam sistem ketatanegaraan di negara-negara barat, sudah barang tentu tak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Konvensi, Tata Negara, Konstitusi Indonesia

 ABSTRACT

Conventions has the same legal force by law, because it is accepted and executed, even the convention can shift the written laws. Constitution change, one of them can be reached through the convention, because the constitution is open to be evaluated and refined over time through political mechanisms. To make changes and improvements in the constitution can be developed through amendments or changes as stipulated in Article 37 of the Constitution of 1945 can also be done through a constitutional convention. Convention by constitutional law experts recognized as one of the sources of constitutional law that can be used in the preparation of the implementation system of the Republic of Indonesia as the law states that sovereignty of the people. Almost all modern countries in the world beside it has the constitution (the written Constitution) in the practice of state administration also acknowledges the convention. There are convention in every constitutional system, especially in democracies. For Indonesia, the convention grew by or in accordance with the needs of the Indonesian state. Therefore it should be understood that the convention can not be"imported" form the constitutional system of other countries may be different principle and character with the state system of Indonesia. Parliamentary system that has been entrenched in the constitutional system in western countries, are certainly not in accordance with the constitutional system of Indonesia under the Act of 1945.Keywords: Convention, Constitutional, Indonesias Constitution

 

[1] Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi Kotak Pos 35 Bogor 16720

Dipost Oleh Super Administrator

No matter how exciting or significant a person's life is, a poorly written biography will make it seem like a snore. On the other hand, a good biographer can draw insight from an ordinary life-because they recognize that even the most exciting life is an ordinary life! After all, a biography isn't supposed to be a collection of facts assembled in chronological order; it's the biographer's interpretation of how that life was different and important.

Post Terkait